Bupati Aunur Rafiq terus berupaya mencari solusi terbaik bagi tenaga honorer di sektor pendidikan dan kesehatan. Langkah ini diambil sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga kerja yang berkontribusi besar dalam pelayanan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Karimun menyadari bahwa tenaga honorer memiliki peran penting dalam mendukung jalannya pelayanan pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, berbagai upaya tengah dilakukan agar mereka mendapatkan kepastian kerja dan kesejahteraan yang lebih baik.
Salah satu solusi yang sedang dibahas adalah pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Langkah ini sejalan dengan kebijakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan status dan kesejahteraan tenaga honorer di seluruh Indonesia.
Bupati Aunur Rafiq menegaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan adanya kebijakan yang berpihak kepada tenaga honorer. Ia juga meminta agar seluruh tenaga honorer tetap bersabar dan terus menjalankan tugas dengan dedikasi tinggi.
Selain itu, pemerintah daerah juga sedang mengeksplorasi kemungkinan peningkatan insentif bagi tenaga honorer sebagai langkah sementara sebelum adanya kepastian status kepegawaian. Dengan adanya perhatian ini, diharapkan tenaga honorer tetap termotivasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Masalah tenaga honorer memang menjadi perhatian serius di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Karimun. Oleh karena itu, koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan agar solusi yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.